KEDAIBERITA.COM -KBC- Media Pencerahan Rakyat

Written by Eka Mutia Yuniarsih Friday, 27 January 2012 18:00

KEDAIBERITA.COM – JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Basarah mengatakan, situasi dan kondisi psikologi massa saat ini sedang marah karena sikap pemerintah yang tidak cepat tanggap untuk menyelesaikan setiap permasalahan rakyat.

"Situasi di mana masyarakat yang sedang frustasi dan marah serta hilang rasa penghormatan terhadap negara dan sesama anggota masyarakat, sementara di sisi lain terjadi penurunan kapasitas negara dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka saya pastikan konflik-konflik  horisontal dan vertikal akan semakin tinggi eskalasinya," kata Basarah melalui pesan singkatnya kepada kedaiberita.com, menanggapi kasus pembakaran Kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jum’at (27/01/12).

Menurutnya, jika situasi dan kondisi dalam negeri terus berada dalam ketidakpastian sosial dan hukum seperti sekarang ini akan berujung pada diintegrasi bangsa.

"Presiden SBY selaku penanggungjawab pemerintahan nasional jangan terlalu lama diam dan membisu seperti sekarang ini. Harus segera diambil tindakan yang tegas dan bertanggungjawab untuk mengatasinya,  Jangan smpi sejarah mencatat bahwa ditangan Presiden SBY lah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berakhir sejarahnya," tandasnya.

Sebelumnya, Binbin Firman Tresnadi Koordinator Serikat Tani Nasional menilai, massa melakukan pembakaran itu adalah hal yang wajar, karena mereka mulai gerah dengan sikap pemerintah yang tak kunjung mencabut SK Bupati itu.

Menurutnya Pemerintah lah yang telah berbuat makar dengan melanggar Pasal UUD 45 dan Pancasila.

"Sebenarnya yang melakukan makar itu pemerintah karena telah melanggar UUD 45 dan Pancasila, malah Brimob mau masuk ke sape dan lambu dengan radius 5 Km," katanya lewat pesan singkat, Jakarta, Jum'at (27/01/12).

Melalui aksi pembakaran Kantor Bupati Bima kemarin, akhirnya Bupati telah mencabut SK No. 188 itu.

Namun, menurut Binbin perjuangan teman-temannya di Sape belum kelar yaitu, polisi belum menghapus daftar DPO dalam Kasus Sape.

"Disana sendiri masih ada yang belum selesai yaitu menghapus daftar DPO dan pembebasan tanpa syarat buat semua aktivis dan warga yang di tahan," pintanya.