KEDAIBERITA.COM -KBC- Media Pencerahan Rakyat

Written by Nugroho

KEDAIBERITA.COM – JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan asosiasi-asosiasi penyelenggara haji antara lain KIPHI, HIMPUH, ASBIHU NU, Rabithoh Haji Indonesia, dan AMPHURI. RDPU tersebut juga dihadiri oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia Corruption Watch (ICW).

Rapat tersebut mengagendakan evaluasi pelaksanaan haji tahun 1431 H/2010 Masehi dalam rangka merevisi Undang-undang nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggara haji.

“Kita minta masukan-masukan dari mereka, kan mereka mengelola, sehingga mereka kan tahu,” kata Jazuli Juwaini, anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI. di Gedung Kura-kura DPR-RI, Jakarta Selatan. Kamis (09/02/12).

Firdaus Ilyas Koordinator monitoring dan analisis anggaran ICW mengatakan, seperti aturan untuk pembukaan kuota haji setiap tahun untuk mendapatkan kursi, calon jamaah harus memberikan setoran awal sebesar Rp 25 juta.

“Total dana setoran awal pelaksanaan ibadah haji ini bunganya saja setidaknya mencapai Rp 404,9 miliar pada tahun 2010 dengan total penerimaan Rp 19,2 triliun,” ujar Firdaus

Menurutnya, dana tersebut luar biasa besarnya dan uang tersebut ditaruh di bank. “Tapi penggunaan bunga dari dana tersebut untuk kegiatan apa masih belum jelas," ucapnya.